🇮🇩Apakah Indonesia punya Masyarakat Adat dan Memori Kolonial?

Tidak dirayakan di sini

Indonesia menulis pengakuan itu di konstitusi, bukan di kalender — dan sampai kini belum di undang-undang. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, hasil Amandemen Kedua yang disahkan pada Agustus 2000, menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, "yang diatur dalam undang-undang". Persoalannya ada di anak kalimat terakhir itu: undang-undang pelaksananya tidak kunjung disahkan. RUU Masyarakat Hukum Adat sudah masuk Program Legislasi Nasional DPR periode 2024–2029, dan pada 11 Oktober 2024 massa aksi berdiri di depan Kompleks Parlemen menuntut pengesahannya; sampai sekarang ia masih menunggu. Karena itu pengakuan berjalan sepotong-sepotong, lewat kementerian dan daerah. Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja dengan UU 27 Tahun 2007 — diubah oleh UU 1 Tahun 2014 yang menyeragamkan nomenklaturnya menjadi masyarakat hukum adat — dan dalam lima tahun menetapkan pengakuan serta perlindungan bagi dua puluh dua masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sudah lebih dulu mewajibkan pengelolaan perikanan mempertimbangkan hukum adat dan kearifan lokal. Pengakuan diterbitkan satu per satu. Hari nasional untuk itu tidak ada.