🇮🇩Bagaimana Indonesia menjalani Wajib belajar: dari usia berapa sampai berapa — dan kewajiban siapa?

Topik keseharian

Pasal 31 UUD 1945 menaruh kewajiban di dua sisi, dan justru itu yang membuatnya khas. Ayat (1): setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2): setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam satu kalimat, kewajiban jatuh pada rakyat sekaligus pada negara — sementara sebagian besar pasar lain hanya menulis satu sisi (Jepang menyebut orang tua, Tiongkok menyebut warga negara, India memerintahkan Negara menyediakan). Ayat (3) mewajibkan pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, diatur dengan undang-undang. Ayat (4) adalah jenis ketentuan konstitusional yang jarang ditemui: negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen. Menuliskan porsi anggaran yang konkret ke dalam konstitusi berarti perkara itu sengaja dirancang agar berada di luar jangkauan tawar-menawar politik tahunan — bukan pernyataan bahwa pendidikan itu penting, melainkan angka yang bisa diaudit.