Wajib belajar: dari usia berapa sampai berapa — dan kewajiban siapa
Cara dunia merayakannyaUndang-Undang Pendidikan Nasional Taiwan menetapkan enam sampai lima belas tahun, sembilan tahun, dan menyerahkan pemaksaan pendaftarannya kepada undang-undang tersendiri. Pasal 208 Brasil, setelah amendemen 2009, berlaku dari empat sampai tujuh belas tahun — rentang terlebar di antara tujuh. Pasal 21A India mencakup enam sampai empat belas tahun dan berada di bagian hak-hak dasar, sehingga bisa dibawa ke pengadilan. Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menaruh kewajiban di dua sisi sekaligus: setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, sementara ayat berikutnya menyisihkan sekurang-kurangnya dua puluh persen anggaran untuk pendidikan. Pasal 26 Jepang menaruh kewajiban itu pada orang tua. Pasal 46 Tiongkok menjadikan pendidikan hak sekaligus kewajiban dalam satu kalimat. Amerika Serikat tidak punya aturan federal sama sekali.
Jawaban singkat
| Negara | Kapan? | Cara tanggal ditetapkan |
|---|---|---|
| Indonesia | Tanggal belum dikonfirmasi | Sepanjang tahun |
| Brasil | Tanggal belum dikonfirmasi | Sepanjang tahun |
| Tiongkok | Tanggal belum dikonfirmasi | Sepanjang tahun |
| India | Tanggal belum dikonfirmasi | Sepanjang tahun |
| Jepang | Tanggal belum dikonfirmasi | Sepanjang tahun |
| Taiwan | Tanggal belum dikonfirmasi | Sepanjang tahun |
| Amerika Serikat | Tanggal belum dikonfirmasi | Sepanjang tahun |
Tulis apa yang keliru dan apa yang benar — sertakan tautan sumber bila ada.
Dekat kamu
Belum ada data.
Acara terkait
Belum ada data.
Sekarang
Yang dibicarakan orang
Memuat ruang diskusi…
Ruang diskusi belum dapat dimuat
Silakan coba lagi nanti. Konten statis tidak terpengaruh.
Cara dunia merayakannya
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana Brasil menjalani Wajib belajar: dari usia berapa sampai berapa — dan kewajiban siapa?
Rentang wajib belajar Brasil paling lebar di antara tujuh. Pasal 208(I) konstitusinya, dalam rumusan amendemen ke-59 tahun 2009, menetapkan bahwa pendidikan dasar dari usia empat sampai tujuh belas tahun bersifat wajib dan cuma-cuma, dengan jaminan penyediaan gratis pula bagi mereka yang tidak sempat mengaksesnya pada usia semestinya. Empat belas tahun — dimulai lebih awal daripada enam lainnya (usia empat, sudah masuk prasekolah) dan berakhir lebih lambat daripada kebanyakan (usia tujuh belas, mencakup seluruh jenjang menengah). Pembuka pasalnya juga patut diperhatikan: subjek Pasal 208 adalah kewajiban Negara terhadap pendidikan, dan pasal itu merinci apa yang harus dijamin Negara untuk menunaikan kewajiban tersebut. Jadi rumusan Brasil bukan "warga negara berkewajiban" (Tiongkok) maupun "orang tua berkewajiban" (Jepang), melainkan Negara berkewajiban, dan isi kewajiban itu dirinci butir demi butir.
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana Tiongkok menjalani Wajib belajar: dari usia berapa sampai berapa — dan kewajiban siapa?
Pasal 46 konstitusi Tiongkok hanya satu kalimat: warga negara Republik Rakyat Tiongkok mempunyai hak dan kewajiban memperoleh pendidikan. Menaruh keduanya pada subjek yang sama dalam kalimat yang sama adalah satu-satunya di antara tujuh pasar ini — di tempat lain hak dan kewajiban dipecah ke ayat terpisah (seperti Pasal 26 Jepang) atau hanya satu sisi yang dituliskan. Ayat kedua melanjutkan bahwa negara memupuk perkembangan menyeluruh kaum muda, remaja, dan anak-anak dalam moral, kecerdasan, dan jasmani — menempatkan peran negara sebagai memupuk, bukan menyediakan. Jumlah tahun maupun perangkat wajib belajarnya tidak muncul di konstitusi; konstitusi hanya menyebut pada Pasal 19 bahwa negara memeratakan pendidikan dasar wajib, dan pasal yang sama juga mencakup pendidikan menengah, kejuruan, dan tinggi serta pemberantasan buta huruf. Dengan kata lain, konstitusi Tiongkok memperlakukan pendidikan sebagai satu usaha kenegaraan yang utuh.
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana Indonesia menjalani Wajib belajar: dari usia berapa sampai berapa — dan kewajiban siapa?
Pasal 31 UUD 1945 menaruh kewajiban di dua sisi, dan justru itu yang membuatnya khas. Ayat (1): setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2): setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam satu kalimat, kewajiban jatuh pada rakyat sekaligus pada negara — sementara sebagian besar pasar lain hanya menulis satu sisi (Jepang menyebut orang tua, Tiongkok menyebut warga negara, India memerintahkan Negara menyediakan). Ayat (3) mewajibkan pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, diatur dengan undang-undang. Ayat (4) adalah jenis ketentuan konstitusional yang jarang ditemui: negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen. Menuliskan porsi anggaran yang konkret ke dalam konstitusi berarti perkara itu sengaja dirancang agar berada di luar jangkauan tawar-menawar politik tahunan — bukan pernyataan bahwa pendidikan itu penting, melainkan angka yang bisa diaudit.
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana India menjalani Wajib belajar: dari usia berapa sampai berapa — dan kewajiban siapa?
India menuliskan wajib belajar ke dalam bagian tentang hak-hak dasar — inilah perbedaan paling tajam dari enam pasar lain. Pasal 21A: Negara wajib menyediakan pendidikan cuma-cuma dan wajib bagi semua anak berusia enam sampai empat belas tahun menurut cara yang ditetapkan undang-undang. Ia berada tepat setelah Pasal 21 tentang kehidupan dan kebebasan pribadi, di Bagian III, dan ketentuan Bagian III dapat dibawa ke pengadilan. Sebaliknya, ketika konstitusi yang sama menangani pengasuhan dan pendidikan anak di bawah enam tahun pada Pasal 45, rumusannya adalah bahwa Negara *berupaya* menyediakannya — dan pasal itu berada di Bagian IV, yang menurut Pasal 37 secara tegas tidak dapat ditegakkan pengadilan mana pun. Perkara yang sama, beda satu rentang usia, dan yang dapat digugat berpisah dari yang tidak. Struktur itu terbentuk belakangan: Pasal 21A disisipkan lewat amendemen, mengangkat janji tentang pendidikan dari prinsip pengarah ke dalam hak yang benar-benar dapat dituntut.
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana Jepang menjalani Wajib belajar: dari usia berapa sampai berapa — dan kewajiban siapa?
Pasal 26 konstitusi Jepang menaruh kewajiban itu bukan pada anak, melainkan pada orang tua. Ayat 1 menyatakan haknya — setiap orang berhak menerima pendidikan yang setara sesuai kemampuannya, sebagaimana diatur undang-undang — dan ayat 2 melanjutkan: setiap orang berkewajiban menyekolahkan anak-anak yang berada dalam perlindungannya untuk memperoleh pendidikan umum sebagaimana diatur undang-undang; pendidikan wajib semacam itu bebas biaya. Maka kewajiban dalam istilah Jepang untuk "pendidikan wajib" bukan kewajiban menerima pendidikan, melainkan kewajiban membuat anak menerimanya. Pilihan subjek itu menonjol di antara tujuh pasar ini. Tiongkok menaruh hak sekaligus kewajiban pada warga negara dalam satu kalimat; Indonesia menaruh kewajiban pada warga dan pemerintah sekaligus; India memerintahkan Negara untuk menyediakan. Jepang menaruhnya pada wali — lalu menambahkan bahwa pendidikan itu bebas biaya, sehingga negara memikul ongkos kewajiban yang ia bebankan.
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana Taiwan menjalani Wajib belajar: dari usia berapa sampai berapa — dan kewajiban siapa?
Wajib belajar di Taiwan tertulis pada Pasal 3 Undang-Undang Pendidikan Nasional: warga negara berusia enam sampai lima belas tahun wajib menerima pendidikan nasional, dan pemaksaan pendaftarannya diatur undang-undang tersendiri. Sembilan tahun; Pasal 4 lalu membaginya menjadi enam tahun sekolah dasar dan tiga tahun sekolah menengah pertama. Setengah kalimat tentang "undang-undang tersendiri" itu layak diperhatikan — undang-undang lebih dulu menyatakan bahwa pendidikan harus diterima, lalu menyerahkan cara memaksanya kepada undang-undang yang sama sekali lain. Memisahkan kewajiban dari perangkat penegakannya ke dalam dua undang-undang tergolong tidak lazim di antara tujuh pasar ini: kebanyakan hanya menyebut usia (Brasil, India) atau menempelkan kewajiban pada pihak tertentu (orang tua di Jepang, warga negara sendiri di Tiongkok). Pasal 5 menyatakan pendidikan nasional pada dasarnya diselenggarakan pemerintah dengan penyelenggaraan swasta didorong, dan Pasal 6 mengatur pendidikan eksperimental — jadi satu undang-undang yang sama sekaligus memelihara "harus bersekolah" dan "tidak harus di sekolah konvensional".
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana Amerika Serikat menjalani Wajib belajar: dari usia berapa sampai berapa — dan kewajiban siapa?
Tidak ada satu pun ketentuan dalam konstitusi Amerika Serikat yang menyinggung pendidikan, dan pemerintah federal tidak menetapkan usia wajib belajar — seluruh urusan itu diserahkan kepada negara bagian. Tabel perbandingan yang dikelola National Center for Education Statistics memperlihatkan rentangnya: usia mulai diwajibkan bersekolah adalah lima tahun di sebagian negara bagian, enam di sebagian lain, tujuh di lainnya lagi; usia berakhirnya enam belas, tujuh belas, atau delapan belas tergantung negara bagian; dan usia sampai mana pendidikan gratis wajib *ditawarkan* adalah kumpulan angka yang lain lagi, mencapai dua puluh atau dua puluh satu di banyak tempat. Jadi dalam satu federasi yang sama, anak berusia tujuh tahun belum wajib bersekolah di satu negara bagian dan sudah terlambat dua tahun di negara bagian lain. Perbedaan terbesarnya dari enam pasar lain bukan panjang kewajibannya, melainkan bahwa tidak ada jawaban nasional yang bisa dikutip.
Sumber dan tanggal
Tanggal mengikuti zona waktu, kalender, dan pengumuman resmi setempat. Periksa sumber jika tanggal diperkirakan atau berbeda menurut daerah.