topik: Jaminan kesehatan: siapa yang wajib, dan siapa yang membayar
Bagaimana aturannya di Indonesia?
Topik keseharian
JKN Indonesia bersifat wajib berdasarkan undang-undang eksplisit — UU No. 40/2004 (UU SJSN), Pasal 4 huruf g, menyatakan “kepesertaan bersifat wajib” — dengan BPJS Kesehatan dibentuk untuk menjalankannya berdasarkan UU No. 24/2011. Aturan bagi warga asing hampir identik dengan ambang enam bulan Taiwan: warga negara asing yang bekerja di Indonesia minimal enam bulan dan membayar iuran menjadi peserta. Pekerja penerima upah membagi iuran 5% — 4% dari pemberi kerja, 1% dari pekerja — dengan batas upah Rp12.000.000 per bulan, mencakup hingga lima anggota keluarga, sementara pemerintah menanggung penuh iuran rumah tangga miskin. Target awal adalah cakupan 95% (257,5 juta jiwa) pada Januari 2019; bahasa resmi menggambarkan ini sebagai kemajuan “menuju” cakupan universal, bukan klaim bahwa itu telah sepenuhnya tercapai. Poin perbandingan paling khas Indonesia adalah reformasi belum tuntas — kelas rawat inap 1–3 yang lama sedang ditransisikan menjadi satu kelas kamar standar (KRIS).
Apa tema ini?
Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional Taiwan menyatakan kepesertaan wajib sejak pasal pertamanya, dimulai Maret 1995, dengan iuran terbagi pemberi kerja 60%, tertanggung 30%, pemerintah 10%.
Jepang baru menutup celah terakhir "cakupan universal" pada 1961, setelah undang-undang 1958 mewajibkan setiap kotamadya menjalankan skemanya sendiri; iuran bersama pasien masih berjenjang menurut usia, dari 10% di usia 75 ke atas hingga 30% di usia 6–69 tahun.
UU SJSN Indonesia tahun 2004 menyatakan tegas bahwa "kepesertaan bersifat wajib", dan pekerja asing menjadi peserta setelah enam bulan bekerja — hampir sama dengan ambang yang dipakai Taiwan.
SUS Brasil adalah produk langsung Pasal 196 Konstitusi 1988-nya, "kesehatan adalah hak semua orang dan kewajiban Negara", gratis bagi siapa pun di wilayahnya.
Sebaliknya, Tiongkok melaporkan cakupan nominal 95%, tetapi skema pekerja dan penduduknya membayar penggantian rawat inap dengan selisih 18 poin — 84,1% berbanding 66,0%.
India sama sekali tidak punya mandat universal: PM-JAY hanya menjangkau 40% rumah tangga termiskin, dan pengeluaran mandiri masih 43,4% dari total.
Amerika Serikat adalah satu-satunya dari tujuh negara tanpa jaminan cakupan sama sekali — mandat federalnya hanya ada di atas kertas sejak 2019, 8,0% populasi masih tidak berasuransi pada 2024, namun pengeluaran kesehatan per kapitanya lebih tinggi dari negara mana pun.
Sumber dan tanggal
Tanggal mengikuti zona waktu, kalender, dan pengumuman resmi setempat. Periksa sumber jika tanggal diperkirakan atau berbeda menurut daerah.