🇨🇳Bagaimana Tiongkok menjalani Bahasa resmi: di konstitusi, di undang-undang, atau tidak di mana pun?

Topik keseharian

Konstitusi Tiongkok tidak pernah memakai istilah "bahasa resmi". Bahasa muncul di tiga tempat terpisah, dan penyebaran itu sendirilah jawabannya. Pasal 4, dalam bab tentang suku bangsa, menyatakan setiap suku bangsa bebas memakai dan mengembangkan bahasa lisan serta aksaranya sendiri, dan bebas mempertahankan atau membarui adat istiadatnya. Pasal 19 — yaitu pasal tentang pendidikan — setelah berbicara tentang pemerataan wajib belajar serta pengembangan pendidikan menengah dan tinggi, ditutup dengan satu baris: negara memasyarakatkan Putonghua yang berlaku umum secara nasional. Dengan kata lain, dalam arsitektur konstitusi itu, memasyarakatkan bahasa baku bukanlah klausul tentang status bahasa, melainkan sebuah tugas pendidikan. Pasal 121 kemudian melengkapi sisi operasionalnya: alat pemerintahan otonom di daerah otonomi suku bangsa, dalam menjalankan tugasnya, memakai satu atau beberapa bahasa yang lazim di daerah itu sesuai peraturan otonominya. Kebebasan di bab suku bangsa, pemasyarakatan di bab pendidikan, pemakaian nyata di bab otonomi — dan tak satu pun kalimat yang dimulai dengan "bahasa resmi negara ialah".