Bahasa resmi: di konstitusi, di undang-undang, atau tidak di mana pun
Cara dunia merayakannyaKonstitusi India menyediakan satu bagian penuh untuk bahasa; Pasal 343 menetapkan bahasa Hindi beraksara Devanagari sebagai bahasa resmi Uni, lengkap dengan klausul peralihan lima belas tahun untuk bahasa Inggris. Konstitusi Indonesia menuntaskannya dalam satu kalimat — Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal 13 konstitusi Brasil melakukan hal yang sama. Konstitusi Tiongkok sama sekali tidak memakai istilah "bahasa resmi"; ia menaruh "memasyarakatkan Putonghua yang berlaku umum" pada baris terakhir pasal tentang pendidikan. Taiwan justru sebaliknya: Undang-Undang Pengembangan Bahasa Nasionalnya menolak menyebut satu bahasa nasional dan malah mendaftarkan bahasa setiap komunitas asli, ditambah Bahasa Isyarat Taiwan, sebagai bahasa nasional yang setara. Jepang tidak punya bahasa resmi menurut undang-undang. Amerika Serikat pun tidak, baik di konstitusi maupun di undang-undang Kongres — bahasa Inggris ditetapkan lewat perintah eksekutif pada Maret 2025.
Jawaban singkat
| Negara | Kapan? | Cara tanggal ditetapkan |
|---|---|---|
| Indonesia | Tanggal belum dikonfirmasi | Sepanjang tahun |
| Brasil | Tanggal belum dikonfirmasi | Sepanjang tahun |
| Tiongkok | Tanggal belum dikonfirmasi | Sepanjang tahun |
| India | Tanggal belum dikonfirmasi | Sepanjang tahun |
| Jepang | Tanggal belum dikonfirmasi | Sepanjang tahun |
| Taiwan | Tanggal belum dikonfirmasi | Sepanjang tahun |
| Amerika Serikat | Tanggal belum dikonfirmasi | Sepanjang tahun |
Tulis apa yang keliru dan apa yang benar — sertakan tautan sumber bila ada.
Dekat kamu
Belum ada data.
Acara terkait
Belum ada data.
Sekarang
Yang dibicarakan orang
Memuat ruang diskusi…
Ruang diskusi belum dapat dimuat
Silakan coba lagi nanti. Konten statis tidak terpengaruh.
Cara dunia merayakannya
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana Brasil menjalani Bahasa resmi: di konstitusi, di undang-undang, atau tidak di mana pun?
Pasal 13 konstitusi Brasil: bahasa Portugis adalah bahasa resmi Republik Federatif Brasil. Satu kalimat, setegas Indonesia — tetapi dua ayat berikutnya menunjukkan tekanan yang berbeda. Ayat pertama merinci lambang-lambang republik: bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, dan meterai nasional. Bahasa ditulis mendahului lambang, dalam kalimatnya sendiri, bukan berbaur dengan bendera, lambang, dan lagu seperti di Indonesia. Ayat kedua menyatakan bahwa negara bagian, Distrik Federal, dan kotamadya boleh memiliki lambangnya sendiri. Jadi satu pasal yang sama melakukan dua hal sekaligus: menyatukan bahasa di tingkat federal, sekaligus menyerahkan kewenangan atas lambang kepada pemerintahan daerah. Arahnya berlawanan dengan Amerika Serikat, yang tingkat federalnya kosong sementara negara-negara bagian menetapkan sendiri. Di Brasil masih dipakai sangat banyak bahasa masyarakat adat dan komunitas pendatang, dan sejumlah kotamadya punya peraturan sendiri yang menjadikan salah satunya bahasa ko-resmi; itu berlangsung di luar Pasal 13, pada tingkat lokal.
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana Tiongkok menjalani Bahasa resmi: di konstitusi, di undang-undang, atau tidak di mana pun?
Konstitusi Tiongkok tidak pernah memakai istilah "bahasa resmi". Bahasa muncul di tiga tempat terpisah, dan penyebaran itu sendirilah jawabannya. Pasal 4, dalam bab tentang suku bangsa, menyatakan setiap suku bangsa bebas memakai dan mengembangkan bahasa lisan serta aksaranya sendiri, dan bebas mempertahankan atau membarui adat istiadatnya. Pasal 19 — yaitu pasal tentang pendidikan — setelah berbicara tentang pemerataan wajib belajar serta pengembangan pendidikan menengah dan tinggi, ditutup dengan satu baris: negara memasyarakatkan Putonghua yang berlaku umum secara nasional. Dengan kata lain, dalam arsitektur konstitusi itu, memasyarakatkan bahasa baku bukanlah klausul tentang status bahasa, melainkan sebuah tugas pendidikan. Pasal 121 kemudian melengkapi sisi operasionalnya: alat pemerintahan otonom di daerah otonomi suku bangsa, dalam menjalankan tugasnya, memakai satu atau beberapa bahasa yang lazim di daerah itu sesuai peraturan otonominya. Kebebasan di bab suku bangsa, pemasyarakatan di bab pendidikan, pemakaian nyata di bab otonomi — dan tak satu pun kalimat yang dimulai dengan "bahasa resmi negara ialah".
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana Indonesia menjalani Bahasa resmi: di konstitusi, di undang-undang, atau tidak di mana pun?
Konstitusi Indonesia menuntaskannya dalam satu kalimat: Pasal 36 — Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Tanpa syarat, tanpa klausul peralihan, tanpa daftar pengecualian. Untuk merasakan bobot kalimat itu, perhatikan letaknya: di sekitar Pasal 36 ada Bendera Negara (Pasal 35), Lambang Negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A), dan Lagu Kebangsaan (Pasal 36B). Bahasa diletakkan di antara lambang-lambang negara, sejajar dengan bendera, lambang, dan lagu. Itu keputusan penempatan yang sama sekali berbeda dari India, yang menaruh bahasa dalam bagian tentang penyelenggaraan pemerintahan, maupun dari Tiongkok, yang menyebarnya ke bab suku bangsa dan bab pendidikan. Bobot sejarahnya pun ada di situ: Bahasa Indonesia bukan bahasa ibu kelompok terbesar — itu bahasa Jawa — melainkan satu ragam Melayu yang dipilih sebagai bahasa bersama. Menuliskannya di antara lambang sama dengan menyatakan bahwa persatuan negeri ini dipilih, bukan diwarisi. Pasal 36C kemudian menyerahkan rincian bendera, bahasa, lambang, dan lagu kepada undang-undang.
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana India menjalani Bahasa resmi: di konstitusi, di undang-undang, atau tidak di mana pun?
India satu-satunya dari tujuh pasar ini yang konstitusinya menyediakan satu bagian penuh untuk bahasa. Pasal 343(1): bahasa resmi Uni adalah bahasa Hindi beraksara Devanagari, dan bentuk angka untuk keperluan resmi Uni adalah bentuk internasional angka India. Bahwa bahkan pilihan bentuk angka pun tertulis di konstitusi menunjukkan betapa konkretnya perdebatan waktu itu. Ayat (2) lalu menetapkan peralihan lima belas tahun: selama lima belas tahun sejak konstitusi berlaku, bahasa Inggris tetap dipakai untuk semua keperluan resmi Uni yang sebelumnya memakainya. Klausul lima belas tahun itu adalah rancangan paling menentukan dalam politik bahasa India — ia menuliskan titik akhir sejak awal, dan apa yang benar-benar terjadi menjelang titik itu melahirkan undang-undang serta amendemen berikutnya. Bagian itu juga mengatur bahasa resmi negara-negara bagian, bahasa komunikasi antarnegara bagian, serta bahasa Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Di sebelah penyelesaian satu kalimat ala Indonesia dan Brasil, India tidak menjawab "bahasa yang mana", melainkan bagaimana lapisan-lapisan sebuah negara multibahasa saling berbicara.
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana Jepang menjalani Bahasa resmi: di konstitusi, di undang-undang, atau tidak di mana pun?
Jepang tidak punya bahasa resmi menurut undang-undang. Konstitusinya tidak memakai istilah itu, dan tidak ada undang-undang yang menetapkan bahasa Jepang sebagai bahasa resmi. Dalam praktik bahasa Jepang dipakai sebagai hal yang wajar, tetapi itu bertumpu pada kebiasaan dan pada cara masing-masing undang-undang dijalankan, bukan pada suatu ketentuan yang menyatakannya. Yang paling mendekati adalah Undang-Undang tentang Pemajuan Pendidikan Bahasa Jepang (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019) — dan seperti judulnya, yang diaturnya adalah pemajuan pengajaran, bukan pemberian status: ia merinci langkah memperluas kesempatan pendidikan bahasa Jepang di dalam dan luar negeri, menjaga serta menaikkan mutunya, dan menopang penelitian. Ketiadaan pasal penetapan itu sendiri bermakna dalam perbandingan tujuh arah ini: India menghabiskan satu bagian penuh, Indonesia dan Brasil menuntaskannya dalam satu kalimat, Amerika Serikat menetapkannya belakangan lewat perintah eksekutif. Jepang tidak melakukan satu pun dari itu.
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana Taiwan menjalani Bahasa resmi: di konstitusi, di undang-undang, atau tidak di mana pun?
Cara Taiwan unik di antara tujuh pasar ini: ia menolak menyebut satu bahasa nasional. Pasal 3 Undang-Undang Pengembangan Bahasa Nasional mendefinisikan bahasa nasional sebagai bahasa alami yang dipakai setiap komunitas asli Taiwan serta Bahasa Isyarat Taiwan; Pasal 4 kemudian menyatakan bahwa semua bahasa nasional setara dan tidak seorang pun boleh didiskriminasi atau dibatasi karena memakainya. Undang-undang itu tidak mengangkat satu bahasa dari sekian banyak — ia merangkul semuanya sekaligus lalu menyatakan mereka sederajat. Bahwa bahasa isyarat berada dalam daftar yang sama adalah bukti paling terang tentang maksudnya: bahasa nasional di sini didefinisikan sebagai bahasa yang benar-benar dipakai orang di pulau ini, bukan bahasa yang dipakai pemerintah untuk bekerja. Pasal 7 menambahkan bahwa bahasa yang terancam putus pewarisannya mendapat prioritas untuk dihidupkan kembali. Ini kebalikan cermin dari struktur India, yang menamai satu bahasa lalu mengatur sisanya secara terpisah.
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana Amerika Serikat menjalani Bahasa resmi: di konstitusi, di undang-undang, atau tidak di mana pun?
Konstitusi Amerika Serikat tidak menyebut bahasa resmi, dan Kongres tidak pernah mengesahkan undang-undang yang melakukannya. Kekosongan itu bertahan lebih dari dua abad, sampai pada 6 Maret 2025 sebuah perintah eksekutif berjudul "Menetapkan Bahasa Inggris sebagai Bahasa Resmi Amerika Serikat" diumumkan dalam Federal Register. Instrumennya adalah perintah eksekutif — bukan amendemen konstitusi dan bukan undang-undang Kongres — dan justru itu yang membuat bagian ini layak diperhatikan: keputusan yang sama berada di konstitusi pada India dan Indonesia, di sebuah undang-undang pada Taiwan, dan pada sebuah pernyataan eksekutif yang datang belakangan di Amerika Serikat. Tingkat yang berbeda berarti cara pembatalan yang berbeda pula: pasal konstitusi menuntut amendemen, undang-undang menuntut Kongres, dan perintah eksekutif dapat dicabut presiden berikutnya dengan satu tanda tangan. Perlu pula memisahkan tingkat federal dari negara bagian: selagi tingkat federal kosong, sebagian besar negara bagian sudah lama menetapkan bahasa Inggris dalam konstitusi atau kitab hukum mereka sendiri.
Sumber dan tanggal
Tanggal mengikuti zona waktu, kalender, dan pengumuman resmi setempat. Periksa sumber jika tanggal diperkirakan atau berbeda menurut daerah.