topik: Bahasa resmi: di konstitusi, di undang-undang, atau tidak di mana pun
Bagaimana Indonesia menjalani Bahasa resmi: di konstitusi, di undang-undang, atau tidak di mana pun?
Topik keseharian
Konstitusi Indonesia menuntaskannya dalam satu kalimat: Pasal 36 — Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Tanpa syarat, tanpa klausul peralihan, tanpa daftar pengecualian. Untuk merasakan bobot kalimat itu, perhatikan letaknya: di sekitar Pasal 36 ada Bendera Negara (Pasal 35), Lambang Negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A), dan Lagu Kebangsaan (Pasal 36B). Bahasa diletakkan di antara lambang-lambang negara, sejajar dengan bendera, lambang, dan lagu. Itu keputusan penempatan yang sama sekali berbeda dari India, yang menaruh bahasa dalam bagian tentang penyelenggaraan pemerintahan, maupun dari Tiongkok, yang menyebarnya ke bab suku bangsa dan bab pendidikan. Bobot sejarahnya pun ada di situ: Bahasa Indonesia bukan bahasa ibu kelompok terbesar — itu bahasa Jawa — melainkan satu ragam Melayu yang dipilih sebagai bahasa bersama. Menuliskannya di antara lambang sama dengan menyatakan bahwa persatuan negeri ini dipilih, bukan diwarisi. Pasal 36C kemudian menyerahkan rincian bendera, bahasa, lambang, dan lagu kepada undang-undang.
Apa tema ini?
Konstitusi India menyediakan satu bagian penuh untuk bahasa; Pasal 343 menetapkan bahasa Hindi beraksara Devanagari sebagai bahasa resmi Uni, lengkap dengan klausul peralihan lima belas tahun untuk bahasa Inggris. Konstitusi Indonesia menuntaskannya dalam satu kalimat — Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal 13 konstitusi Brasil melakukan hal yang sama. Konstitusi Tiongkok sama sekali tidak memakai istilah "bahasa resmi"; ia menaruh "memasyarakatkan Putonghua yang berlaku umum" pada baris terakhir pasal tentang pendidikan. Taiwan justru sebaliknya: Undang-Undang Pengembangan Bahasa Nasionalnya menolak menyebut satu bahasa nasional dan malah mendaftarkan bahasa setiap komunitas asli, ditambah Bahasa Isyarat Taiwan, sebagai bahasa nasional yang setara. Jepang tidak punya bahasa resmi menurut undang-undang. Amerika Serikat pun tidak, baik di konstitusi maupun di undang-undang Kongres — bahasa Inggris ditetapkan lewat perintah eksekutif pada Maret 2025.
Sumber dan tanggal
Tanggal mengikuti zona waktu, kalender, dan pengumuman resmi setempat. Periksa sumber jika tanggal diperkirakan atau berbeda menurut daerah.