topik: Agama dan negara: seberapa jauh konstitusi menaruh keduanya
Bagaimana Brasil menjalani Agama dan negara: seberapa jauh konstitusi menaruh keduanya?
Topik keseharian
Konstitusi Brasil menangani agama dengan mendaftar apa yang tidak boleh dilakukan pemerintah. Pasal 19 dibuka: dilarang bagi Uni, negara bagian, Distrik Federal, dan kotamadya — lalu butir I melanjutkan: mendirikan kultus keagamaan atau gereja, mensubsidinya, menghalangi jalannya, atau memelihara dengan mereka maupun wakilnya hubungan ketergantungan atau persekutuan, kecuali, menurut cara yang ditetapkan undang-undang, kerja sama demi kepentingan umum. Butir itu melarang empat hal berbeda sekaligus: mendirikan, mensubsidi, menghalangi, bersekutu. Perhatikan bahwa "menghalangi jalannya" juga masuk daftar — pasal ini tidak hanya mencegah pemerintah memihak agama, tetapi juga mencegah pemerintah menindasnya, mengatur dua arah sekaligus. Dan pengecualian di ujungnya tentang kerja sama demi kepentingan umum sengaja membiarkan satu pintu terbuka: bukan tidak boleh ada hubungan sama sekali, melainkan hanya hubungan atas nama kepentingan umum.
Apa tema ini?
Baris pertama Pasal 29 UUD 1945 berbunyi bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 19 konstitusi Brasil berjalan ke arah sebaliknya: melarang Uni, negara bagian, dan kotamadya mendirikan agama, mensubsidinya, atau memelihara hubungan ketergantungan maupun persekutuan dengannya. Pasal 20 konstitusi Jepang lebih rinci lagi — tidak ada organisasi keagamaan yang boleh menerima keistimewaan dari negara, dan negara beserta perangkatnya harus menjauhi pendidikan keagamaan maupun kegiatan keagamaan apa pun — sementara Pasal 89 melarang uang publik mengalir ke badan keagamaan. Amendemen Pertama Amerika menyatakan Kongres tidak boleh membuat undang-undang tentang pendirian agama. Pasal 36 Tiongkok menjamin kebebasan beragama tetapi melindungi kegiatan keagamaan yang "normal", dan menegaskan urusan agama tidak tunduk pada kuasa asing. Pembukaan konstitusi India menyebut republik itu sekuler, sedangkan Pasal 25 memasukkan hak *menyiarkan* agama. Pasal 13 Taiwan hanya satu kalimat pendek.
Sumber dan tanggal
Tanggal mengikuti zona waktu, kalender, dan pengumuman resmi setempat. Periksa sumber jika tanggal diperkirakan atau berbeda menurut daerah.