topik: Agama dan negara: seberapa jauh konstitusi menaruh keduanya
Bagaimana Jepang menjalani Agama dan negara: seberapa jauh konstitusi menaruh keduanya?
Topik keseharian
Konstitusi Jepang termasuk yang paling gamblang menuliskan pemisahan itu. Pasal 20 menumpuk tiga pernyataan: kebebasan beragama dijamin bagi semua orang; tidak ada organisasi keagamaan yang boleh menerima keistimewaan dari negara, maupun menjalankan kewenangan politik; dan tidak seorang pun boleh dipaksa mengikuti tindakan, perayaan, ritus, atau praktik keagamaan apa pun. Lalu baris penutupnya: negara dan perangkatnya harus menjauhi pendidikan keagamaan maupun kegiatan keagamaan lain apa pun. Ia tidak sekadar menjamin kebebasan; ia menyebut dan melarang perbuatan negara itu sendiri. Pasal 89 menambah kunci di sisi keuangan: tidak ada uang atau harta publik yang boleh dibelanjakan untuk pemakaian, manfaat, atau pemeliharaan lembaga maupun perkumpulan keagamaan. Ketentuan itu mengepung persoalan dari lima arah sekaligus — kebebasan, keistimewaan, paksaan, kegiatan, dan uang — naluri perancangan yang berlawanan dengan satu kalimat Taiwan, dan lebih jauh lagi dari pernyataan Indonesia.
Apa tema ini?
Baris pertama Pasal 29 UUD 1945 berbunyi bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 19 konstitusi Brasil berjalan ke arah sebaliknya: melarang Uni, negara bagian, dan kotamadya mendirikan agama, mensubsidinya, atau memelihara hubungan ketergantungan maupun persekutuan dengannya. Pasal 20 konstitusi Jepang lebih rinci lagi — tidak ada organisasi keagamaan yang boleh menerima keistimewaan dari negara, dan negara beserta perangkatnya harus menjauhi pendidikan keagamaan maupun kegiatan keagamaan apa pun — sementara Pasal 89 melarang uang publik mengalir ke badan keagamaan. Amendemen Pertama Amerika menyatakan Kongres tidak boleh membuat undang-undang tentang pendirian agama. Pasal 36 Tiongkok menjamin kebebasan beragama tetapi melindungi kegiatan keagamaan yang "normal", dan menegaskan urusan agama tidak tunduk pada kuasa asing. Pembukaan konstitusi India menyebut republik itu sekuler, sedangkan Pasal 25 memasukkan hak *menyiarkan* agama. Pasal 13 Taiwan hanya satu kalimat pendek.
Sumber dan tanggal
Tanggal mengikuti zona waktu, kalender, dan pengumuman resmi setempat. Periksa sumber jika tanggal diperkirakan atau berbeda menurut daerah.