Agama dan negara: seberapa jauh konstitusi menaruh keduanya
Cara dunia merayakannyaBaris pertama Pasal 29 UUD 1945 berbunyi bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 19 konstitusi Brasil berjalan ke arah sebaliknya: melarang Uni, negara bagian, dan kotamadya mendirikan agama, mensubsidinya, atau memelihara hubungan ketergantungan maupun persekutuan dengannya. Pasal 20 konstitusi Jepang lebih rinci lagi — tidak ada organisasi keagamaan yang boleh menerima keistimewaan dari negara, dan negara beserta perangkatnya harus menjauhi pendidikan keagamaan maupun kegiatan keagamaan apa pun — sementara Pasal 89 melarang uang publik mengalir ke badan keagamaan. Amendemen Pertama Amerika menyatakan Kongres tidak boleh membuat undang-undang tentang pendirian agama. Pasal 36 Tiongkok menjamin kebebasan beragama tetapi melindungi kegiatan keagamaan yang "normal", dan menegaskan urusan agama tidak tunduk pada kuasa asing. Pembukaan konstitusi India menyebut republik itu sekuler, sedangkan Pasal 25 memasukkan hak *menyiarkan* agama. Pasal 13 Taiwan hanya satu kalimat pendek.
Jawaban singkat
| Negara | Kapan? | Cara tanggal ditetapkan |
|---|---|---|
| Indonesia | Tanggal belum dikonfirmasi | Sepanjang tahun |
| Brasil | Tanggal belum dikonfirmasi | Sepanjang tahun |
| Tiongkok | Tanggal belum dikonfirmasi | Sepanjang tahun |
| India | Tanggal belum dikonfirmasi | Sepanjang tahun |
| Jepang | Tanggal belum dikonfirmasi | Sepanjang tahun |
| Taiwan | Tanggal belum dikonfirmasi | Sepanjang tahun |
| Amerika Serikat | Tanggal belum dikonfirmasi | Sepanjang tahun |
Tulis apa yang keliru dan apa yang benar — sertakan tautan sumber bila ada.
Dekat kamu
Belum ada data.
Acara terkait
Belum ada data.
Sekarang
Yang dibicarakan orang
Memuat ruang diskusi…
Ruang diskusi belum dapat dimuat
Silakan coba lagi nanti. Konten statis tidak terpengaruh.
Cara dunia merayakannya
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana Brasil menjalani Agama dan negara: seberapa jauh konstitusi menaruh keduanya?
Konstitusi Brasil menangani agama dengan mendaftar apa yang tidak boleh dilakukan pemerintah. Pasal 19 dibuka: dilarang bagi Uni, negara bagian, Distrik Federal, dan kotamadya — lalu butir I melanjutkan: mendirikan kultus keagamaan atau gereja, mensubsidinya, menghalangi jalannya, atau memelihara dengan mereka maupun wakilnya hubungan ketergantungan atau persekutuan, kecuali, menurut cara yang ditetapkan undang-undang, kerja sama demi kepentingan umum. Butir itu melarang empat hal berbeda sekaligus: mendirikan, mensubsidi, menghalangi, bersekutu. Perhatikan bahwa "menghalangi jalannya" juga masuk daftar — pasal ini tidak hanya mencegah pemerintah memihak agama, tetapi juga mencegah pemerintah menindasnya, mengatur dua arah sekaligus. Dan pengecualian di ujungnya tentang kerja sama demi kepentingan umum sengaja membiarkan satu pintu terbuka: bukan tidak boleh ada hubungan sama sekali, melainkan hanya hubungan atas nama kepentingan umum.
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana Tiongkok menjalani Agama dan negara: seberapa jauh konstitusi menaruh keduanya?
Susunan Pasal 36 konstitusi Tiongkok layak dibaca kalimat demi kalimat, sebab tiap kalimat menambahkan satu pembatas. Kalimat pertama memberi kebebasan: warga negara Republik Rakyat Tiongkok menikmati kebebasan beragama. Kalimat kedua melarang paksaan dari dua arah: tidak ada alat negara, organisasi kemasyarakatan, atau perorangan yang boleh memaksa warga untuk memeluk atau tidak memeluk suatu agama, maupun mendiskriminasi warga yang beragama dan yang tidak — melindungi ketidakpercayaan secara simetris dengan kepercayaan, hal yang tidak lazim di antara tujuh konstitusi ini. Kalimat ketiga menambahkan pembatas: negara melindungi kegiatan keagamaan yang normal, dan tidak seorang pun boleh memakai agama untuk mengganggu ketertiban umum, merusak kesehatan warga, atau mengganggu sistem pendidikan negara. Kalimat keempat menghadap ke luar: badan dan urusan keagamaan tidak tunduk pada kuasa asing mana pun. Jadi satu pasal ini melakukan empat hal sekaligus.
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana Indonesia menjalani Agama dan negara: seberapa jauh konstitusi menaruh keduanya?
Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 hanya satu kalimat, dan itulah kalimat terkuat di antara tujuh konstitusi ini: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia bukan klausul yang menjamin kebebasan beragama; ia pernyataan tentang di atas apa negara itu sendiri berdiri — ketuhanan diletakkan di fondasi, bukan di dalam daftar hak warga negara. Kebebasan baru muncul di ayat (2): negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Digabung, keduanya berarti: negara memiliki premis tentang keimanan, dan di bawah premis itu keyakinan tiap orang dilindungi. Arahnya berlawanan sepenuhnya dengan Pasal 19 Brasil yang melarang pemerintah mendirikan atau mensubsidi agama, dan dengan Pasal 20 Jepang yang melarang perangkat negara melakukan kegiatan keagamaan apa pun; berbeda pula dari klausul Amerika — Indonesia tidak menyebut satu agama tertentu, tetapi menuliskan keimanan kepada Tuhan ke dalam fondasi negara. Kalimat itu sekaligus sila pertama Pancasila, sehingga bobotnya jauh melampaui sebuah pasal konstitusi.
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana India menjalani Agama dan negara: seberapa jauh konstitusi menaruh keduanya?
Konstitusi India menyebut republik itu sekuler sejak pembukaannya — republik yang berdaulat, sosialis, sekuler, dan demokratis — tetapi sekularisme yang dimaksud bukan "tembok" ala Amerika. Yang perlu dilihat adalah rumusan Pasal 25(1): dengan tunduk pada ketertiban umum, kesusilaan, dan kesehatan serta ketentuan lain dalam Bagian ini, semua orang berhak setara atas kebebasan nurani dan hak untuk secara bebas menganut, menjalankan, dan menyiarkan agama. Perhatikan kata kerja terakhir itu: menyiarkan. Menuliskan kebebasan menyebarkan agama ke dalam konstitusi sendiri adalah satu-satunya di antara tujuh ini — di tempat lain yang dilindungi adalah percaya atau tidak percaya, dan ikut atau tidak ikut ritual; India memasukkan pula menyampaikannya kepada orang lain. Pada saat yang sama, rentetan pembatas di awal Pasal 25 berada dalam kalimat yang sama. Rancangan India, dengan kata lain, bukan menjauhkan agama melainkan menahannya di dalam ruang publik lalu menandai batasnya butir demi butir.
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana Jepang menjalani Agama dan negara: seberapa jauh konstitusi menaruh keduanya?
Konstitusi Jepang termasuk yang paling gamblang menuliskan pemisahan itu. Pasal 20 menumpuk tiga pernyataan: kebebasan beragama dijamin bagi semua orang; tidak ada organisasi keagamaan yang boleh menerima keistimewaan dari negara, maupun menjalankan kewenangan politik; dan tidak seorang pun boleh dipaksa mengikuti tindakan, perayaan, ritus, atau praktik keagamaan apa pun. Lalu baris penutupnya: negara dan perangkatnya harus menjauhi pendidikan keagamaan maupun kegiatan keagamaan lain apa pun. Ia tidak sekadar menjamin kebebasan; ia menyebut dan melarang perbuatan negara itu sendiri. Pasal 89 menambah kunci di sisi keuangan: tidak ada uang atau harta publik yang boleh dibelanjakan untuk pemakaian, manfaat, atau pemeliharaan lembaga maupun perkumpulan keagamaan. Ketentuan itu mengepung persoalan dari lima arah sekaligus — kebebasan, keistimewaan, paksaan, kegiatan, dan uang — naluri perancangan yang berlawanan dengan satu kalimat Taiwan, dan lebih jauh lagi dari pernyataan Indonesia.
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana Taiwan menjalani Agama dan negara: seberapa jauh konstitusi menaruh keduanya?
Pasal 13 konstitusi Republik Tiongkok hanya satu kalimat: rakyat memiliki kebebasan beragama. Tujuh aksara — perlakuan terpendek di antara tujuh konstitusi ini. Tidak ada klausul pemisahan, tidak ada larangan mendirikan agama negara, tidak ada larangan uang publik mengalir ke badan keagamaan. Ia berada di Bab II tentang hak dan kewajiban rakyat, dalam deretan kebebasan: kebebasan berbicara sebelumnya (Pasal 11), tempat tinggal dan perpindahan sebelum itu (Pasal 10), berkumpul dan berserikat sesudahnya (Pasal 14) — semuanya ditulis sama ringkasnya. Separuh yang lain diberikan Pasal 7: semua warga negara, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, kelas, atau afiliasi partai, setara di hadapan hukum. Jadi konstitusi Taiwan menangani agama dengan satu pasal untuk kebebasan dan satu untuk kesetaraan, bukan dengan menetapkan apa yang tidak boleh dilakukan negara seperti di Jepang dan Brasil. Pasal yang pendek tidak berarti tatanan yang sederhana — batas antara agama dan pemerintahan di Taiwan sebagian besar tumbuh dari undang-undang dan tafsir yudisial berikutnya.
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana Amerika Serikat menjalani Agama dan negara: seberapa jauh konstitusi menaruh keduanya?
Batang tubuh konstitusi Amerika Serikat nyaris tidak berbicara tentang agama; ketentuan yang menentukan adalah yang pertama dalam Bill of Rights. Amendemen Pertama dibuka: Kongres tidak boleh membuat undang-undang tentang pendirian agama, atau yang melarang pengamalannya secara bebas — satu kalimat yang memuat dua klausul, yang kemudian dinamai Klausul Pendirian dan Klausul Pengamalan Bebas; dan hampir seluruh perdebatan konstitusional Amerika soal agama dan pemerintahan berlangsung dalam ketegangan antara keduanya. Tiga hal patut diperhatikan. Pertama, subjek kalimat itu adalah Kongres — bukan pemerintah, bukan negara; yang dikekang teks itu adalah pembuat undang-undang. Kedua, ia berbagi satu kalimat dengan kebebasan berbicara, pers, berkumpul, dan mengajukan petisi: agama bukan pasal tersendiri, melainkan butir pertama dalam deretan kebebasan berekspresi. Ketiga, kata "pemisahan" tidak muncul di sana; ungkapan itu berasal dari tradisi penafsiran belakangan, bukan dari teksnya.
Sumber dan tanggal
Tanggal mengikuti zona waktu, kalender, dan pengumuman resmi setempat. Periksa sumber jika tanggal diperkirakan atau berbeda menurut daerah.