topik: Agama dan negara: seberapa jauh konstitusi menaruh keduanya
Bagaimana Indonesia menjalani Agama dan negara: seberapa jauh konstitusi menaruh keduanya?
Topik keseharian
Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 hanya satu kalimat, dan itulah kalimat terkuat di antara tujuh konstitusi ini: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia bukan klausul yang menjamin kebebasan beragama; ia pernyataan tentang di atas apa negara itu sendiri berdiri — ketuhanan diletakkan di fondasi, bukan di dalam daftar hak warga negara. Kebebasan baru muncul di ayat (2): negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Digabung, keduanya berarti: negara memiliki premis tentang keimanan, dan di bawah premis itu keyakinan tiap orang dilindungi. Arahnya berlawanan sepenuhnya dengan Pasal 19 Brasil yang melarang pemerintah mendirikan atau mensubsidi agama, dan dengan Pasal 20 Jepang yang melarang perangkat negara melakukan kegiatan keagamaan apa pun; berbeda pula dari klausul Amerika — Indonesia tidak menyebut satu agama tertentu, tetapi menuliskan keimanan kepada Tuhan ke dalam fondasi negara. Kalimat itu sekaligus sila pertama Pancasila, sehingga bobotnya jauh melampaui sebuah pasal konstitusi.
Apa tema ini?
Baris pertama Pasal 29 UUD 1945 berbunyi bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 19 konstitusi Brasil berjalan ke arah sebaliknya: melarang Uni, negara bagian, dan kotamadya mendirikan agama, mensubsidinya, atau memelihara hubungan ketergantungan maupun persekutuan dengannya. Pasal 20 konstitusi Jepang lebih rinci lagi — tidak ada organisasi keagamaan yang boleh menerima keistimewaan dari negara, dan negara beserta perangkatnya harus menjauhi pendidikan keagamaan maupun kegiatan keagamaan apa pun — sementara Pasal 89 melarang uang publik mengalir ke badan keagamaan. Amendemen Pertama Amerika menyatakan Kongres tidak boleh membuat undang-undang tentang pendirian agama. Pasal 36 Tiongkok menjamin kebebasan beragama tetapi melindungi kegiatan keagamaan yang "normal", dan menegaskan urusan agama tidak tunduk pada kuasa asing. Pembukaan konstitusi India menyebut republik itu sekuler, sedangkan Pasal 25 memasukkan hak *menyiarkan* agama. Pasal 13 Taiwan hanya satu kalimat pendek.
Sumber dan tanggal
Tanggal mengikuti zona waktu, kalender, dan pengumuman resmi setempat. Periksa sumber jika tanggal diperkirakan atau berbeda menurut daerah.