topik: Agama dan negara: seberapa jauh konstitusi menaruh keduanya
Bagaimana Tiongkok menjalani Agama dan negara: seberapa jauh konstitusi menaruh keduanya?
Topik keseharian
Susunan Pasal 36 konstitusi Tiongkok layak dibaca kalimat demi kalimat, sebab tiap kalimat menambahkan satu pembatas. Kalimat pertama memberi kebebasan: warga negara Republik Rakyat Tiongkok menikmati kebebasan beragama. Kalimat kedua melarang paksaan dari dua arah: tidak ada alat negara, organisasi kemasyarakatan, atau perorangan yang boleh memaksa warga untuk memeluk atau tidak memeluk suatu agama, maupun mendiskriminasi warga yang beragama dan yang tidak — melindungi ketidakpercayaan secara simetris dengan kepercayaan, hal yang tidak lazim di antara tujuh konstitusi ini. Kalimat ketiga menambahkan pembatas: negara melindungi kegiatan keagamaan yang normal, dan tidak seorang pun boleh memakai agama untuk mengganggu ketertiban umum, merusak kesehatan warga, atau mengganggu sistem pendidikan negara. Kalimat keempat menghadap ke luar: badan dan urusan keagamaan tidak tunduk pada kuasa asing mana pun. Jadi satu pasal ini melakukan empat hal sekaligus.
Apa tema ini?
Baris pertama Pasal 29 UUD 1945 berbunyi bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 19 konstitusi Brasil berjalan ke arah sebaliknya: melarang Uni, negara bagian, dan kotamadya mendirikan agama, mensubsidinya, atau memelihara hubungan ketergantungan maupun persekutuan dengannya. Pasal 20 konstitusi Jepang lebih rinci lagi — tidak ada organisasi keagamaan yang boleh menerima keistimewaan dari negara, dan negara beserta perangkatnya harus menjauhi pendidikan keagamaan maupun kegiatan keagamaan apa pun — sementara Pasal 89 melarang uang publik mengalir ke badan keagamaan. Amendemen Pertama Amerika menyatakan Kongres tidak boleh membuat undang-undang tentang pendirian agama. Pasal 36 Tiongkok menjamin kebebasan beragama tetapi melindungi kegiatan keagamaan yang "normal", dan menegaskan urusan agama tidak tunduk pada kuasa asing. Pembukaan konstitusi India menyebut republik itu sekuler, sedangkan Pasal 25 memasukkan hak *menyiarkan* agama. Pasal 13 Taiwan hanya satu kalimat pendek.
Sumber dan tanggal
Tanggal mengikuti zona waktu, kalender, dan pengumuman resmi setempat. Periksa sumber jika tanggal diperkirakan atau berbeda menurut daerah.