Bagaimana aturannya di Tiongkok?
Topik keseharian
Peraturan nasional pertama Tiongkok yang khusus mengatur sewa perumahan — Peraturan Sewa Perumahan (Peraturan Dewan Negara No. 812) — berlaku sejak 15 September 2025. Pasal 10 mewajibkan besaran uang jaminan, waktu pengembalian, dan alasan pemotongan dicantumkan dalam kontrak, serta melarang pemotongan tanpa alasan yang sah — tetapi sama sekali tidak menetapkan batas atas jumlah uang jaminan, berbeda dari batas dua bulan di Taiwan. Pasal 8 mewajibkan kedua pihak menandatangani kontrak dengan nama asli dan mendaftarkannya secara gratis ke otoritas perumahan setempat melalui platform layanan manajemen sewa; jika pemilik tidak mendaftarkan, penyewa bisa melakukannya sendiri. Ciri khas peraturan baru ini adalah persyaratan pengawasan dana bagi platform dan agen yang memungut sewa atau uang jaminan atas nama pemilik — respons langsung atas kolapsnya beberapa operator apartemen sewa jangka panjang pada akhir 2010-an hingga awal 2020-an, di mana uang jaminan dan sewa di muka yang dikumpulkan dari penyewa dialihkan ke arus kas operator sendiri alih-alih disimpan untuk pemilik, sehingga saat platform tersebut bangkrut, kedua pihak sama-sama tidak menerima uangnya. Peraturan ini kini melarang platform daring memungut atau menyimpan langsung dana sewa dan uang jaminan atas nama para pihak.
Apa tema ini?
Undang-Undang Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Sewa Perumahan Taiwan membatasi uang jaminan maksimal dua bulan sewa (Pasal 7), dan Pasal 10 mencantumkan lima alasan pemilik dapat mengakhiri sewa lebih awal — empat di antaranya perlu pemberitahuan tertulis tiga puluh hari sebelumnya, sedangkan pengambilalihan untuk pembangunan ulang perlu tiga bulan.
Peraturan Sewa Perumahan Tiongkok (Peraturan Dewan Negara No. 812, berlaku sejak 15 September 2025) hanya mewajibkan besaran uang jaminan, waktu pengembalian, dan alasan pemotongan dicantumkan dalam kontrak — tanpa batas atas jumlahnya sama sekali.
Pasal 622-2 KUH Perdata Jepang mewajibkan pemilik mengembalikan shikikin (uang jaminan) setelah sewa berakhir dan properti dikembalikan, dikurangi utang penyewa; Jepang juga punya kebiasaan reikin — uang terima kasih untuk pemilik yang biasanya tidak dikembalikan dan tidak diatur atau dibatasi oleh undang-undang mana pun — sementara Pasal 28 Undang-Undang Sewa Tanah dan Bangunan mewajibkan "alasan yang sah" sebelum pemilik dapat menolak perpanjangan atau mengakhiri sewa, sehingga penyewa tidak bisa begitu saja disuruh pergi.
Amerika Serikat tidak punya aturan federal sama sekali — peran HUD terbatas pada anti-diskriminasi di bawah Fair Housing Act, dan batas uang jaminan ditetapkan oleh masing-masing negara bagian; Kode Sipil California §1950.5, setelah amendemen AB 12 yang berlaku Juli 2024, memangkas batas dari dua-tiga bulan menjadi satu bulan.
Model Tenancy Act 2021 India hanyalah undang-undang contoh untuk diadopsi negara bagian — mengusulkan batas dua bulan untuk hunian dan enam bulan untuk komersial — tetapi sebagian besar negara bagian masih memakai Rent Control Act lama mereka sendiri.
Hukum sewa Indonesia masih berpijak pada KUHPerdata peninggalan zaman Belanda (Pasal 1548 dan seterusnya); besaran uang jaminan sepenuhnya diserahkan pada kesepakatan, dan jika penyewa menolak pindah, pemilik tidak bisa mengusirnya sendiri — harus melalui proses pengadilan.
Undang-Undang Sewa Brasil membatasi caução maksimal tiga bulan sewa dan wajib disimpan di rekening tabungan (Pasal 38), sementara Pasal 46 memungkinkan pemilik mengambil kembali properti tanpa alasan setelah kontrak berdurasi tiga puluh bulan atau lebih berakhir.
Sumber dan tanggal
Tanggal mengikuti zona waktu, kalender, dan pengumuman resmi setempat. Periksa sumber jika tanggal diperkirakan atau berbeda menurut daerah.