Bagaimana aturannya di India?
Topik keseharian
Perumahan berada dalam Daftar Negara Bagian menurut konstitusi India, sehingga tidak ada satu undang-undang sewa nasional — Model Tenancy Act 2021, yang disetujui Kabinet Union, hanyalah templat yang bisa diadopsi, diubah, atau diabaikan oleh negara bagian. UU ini mengusulkan batas uang jaminan dua bulan sewa untuk hunian dan enam bulan untuk komersial, kontrak tertulis yang didaftarkan ke Rent Authority baru dalam dua bulan setelah penandatanganan, serta sistem penyelesaian sengketa tiga tingkat — Rent Authority, lalu Rent Court, lalu Rent Tribunal — yang dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa lebih cepat daripada pengadilan sipil biasa. Sejauh ini, hanya segelintir negara bagian, termasuk Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Assam, dan Tamil Nadu, yang telah mengesahkan undang-undang yang secara umum mengikuti model tersebut. Sebagian besar negara masih memakai Rent Control Act lama khas masing-masing negara bagian, sebagian berasal dari tahun 1940-an hingga 60-an, yang di banyak negara bagian membekukan sewa penyewa lama jauh di bawah harga pasar — kebijakan yang dinilai melindungi penyewa yang sudah ada, tetapi juga disalahkan karena membuat pemilik keluar dari pasar sewa atau membiarkan unit kosong daripada menyewakannya dengan tarif terkendali. Sejarah inilah yang membuat undang-undang model yang lebih baru cenderung mendorong deregulasi penetapan sewa antara pemilik dan penyewa sembari menambah forum sengketa yang lebih cepat, alih-alih menghadirkan kembali batas sewa.
Apa tema ini?
Undang-Undang Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Sewa Perumahan Taiwan membatasi uang jaminan maksimal dua bulan sewa (Pasal 7), dan Pasal 10 mencantumkan lima alasan pemilik dapat mengakhiri sewa lebih awal — empat di antaranya perlu pemberitahuan tertulis tiga puluh hari sebelumnya, sedangkan pengambilalihan untuk pembangunan ulang perlu tiga bulan.
Peraturan Sewa Perumahan Tiongkok (Peraturan Dewan Negara No. 812, berlaku sejak 15 September 2025) hanya mewajibkan besaran uang jaminan, waktu pengembalian, dan alasan pemotongan dicantumkan dalam kontrak — tanpa batas atas jumlahnya sama sekali.
Pasal 622-2 KUH Perdata Jepang mewajibkan pemilik mengembalikan shikikin (uang jaminan) setelah sewa berakhir dan properti dikembalikan, dikurangi utang penyewa; Jepang juga punya kebiasaan reikin — uang terima kasih untuk pemilik yang biasanya tidak dikembalikan dan tidak diatur atau dibatasi oleh undang-undang mana pun — sementara Pasal 28 Undang-Undang Sewa Tanah dan Bangunan mewajibkan "alasan yang sah" sebelum pemilik dapat menolak perpanjangan atau mengakhiri sewa, sehingga penyewa tidak bisa begitu saja disuruh pergi.
Amerika Serikat tidak punya aturan federal sama sekali — peran HUD terbatas pada anti-diskriminasi di bawah Fair Housing Act, dan batas uang jaminan ditetapkan oleh masing-masing negara bagian; Kode Sipil California §1950.5, setelah amendemen AB 12 yang berlaku Juli 2024, memangkas batas dari dua-tiga bulan menjadi satu bulan.
Model Tenancy Act 2021 India hanyalah undang-undang contoh untuk diadopsi negara bagian — mengusulkan batas dua bulan untuk hunian dan enam bulan untuk komersial — tetapi sebagian besar negara bagian masih memakai Rent Control Act lama mereka sendiri.
Hukum sewa Indonesia masih berpijak pada KUHPerdata peninggalan zaman Belanda (Pasal 1548 dan seterusnya); besaran uang jaminan sepenuhnya diserahkan pada kesepakatan, dan jika penyewa menolak pindah, pemilik tidak bisa mengusirnya sendiri — harus melalui proses pengadilan.
Undang-Undang Sewa Brasil membatasi caução maksimal tiga bulan sewa dan wajib disimpan di rekening tabungan (Pasal 38), sementara Pasal 46 memungkinkan pemilik mengambil kembali properti tanpa alasan setelah kontrak berdurasi tiga puluh bulan atau lebih berakhir.
Sumber dan tanggal
Tanggal mengikuti zona waktu, kalender, dan pengumuman resmi setempat. Periksa sumber jika tanggal diperkirakan atau berbeda menurut daerah.