Bagaimana aturannya di Brasil?
Topik keseharian
Undang-Undang Sewa Brasil (Lei 8.245/1991) mencantumkan tepat empat jenis jaminan yang bisa diminta pemilik — deposit tunai atau barang (caução), penjamin pribadi (fiador), asuransi jaminan sewa (seguro-fiança), atau pengalihan fidusia unit reksa dana — dan ayat tunggal Pasal 37 melarang menumpuk lebih dari satu jenis dalam kontrak yang sama. Jika caução tunai digunakan, Pasal 38 membatasinya maksimal tiga bulan sewa dan mewajibkan jumlahnya disimpan di rekening tabungan, menghasilkan bunga untuk penyewa dan dikembalikan, disesuaikan dengan inflasi, saat masa sewa berakhir. Bagian paling tajam dari undang-undang ini adalah bagaimana ia memperlakukan kontrak berjangka waktu tetap setelah berakhir. Pasal 46: jika kontrak tertulis berlangsung tiga puluh bulan atau lebih, pemilik bisa mengambil kembali properti tanpa alasan sama sekali setelah masa berakhir (denúncia vazia, "pemberitahuan kosong"), cukup dengan memberi pemberitahuan. Pasal 47: kontrak yang lebih pendek dan terus berjalan setelah masa berakhir berubah menjadi sewa tak berbatas waktu yang biasanya hanya bisa diakhiri pemilik karena alasan tertentu yang tercantum dalam undang-undang — tunggakan, kebutuhan penggunaan pribadi, rencana pembongkaran, dan sejenisnya — kecuali penyewa telah menempati properti terus-menerus selama lima tahun atau lebih, di titik mana pemilik kembali memperoleh hak tanpa alasan yang sama. Sewa itu sendiri biasanya disesuaikan setiap tahun berdasarkan indeks yang disebutkan dalam kontrak, umumnya IGP-M atau IPCA, bukan diserahkan pada kebijaksanaan pemilik.
Apa tema ini?
Undang-Undang Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Sewa Perumahan Taiwan membatasi uang jaminan maksimal dua bulan sewa (Pasal 7), dan Pasal 10 mencantumkan lima alasan pemilik dapat mengakhiri sewa lebih awal — empat di antaranya perlu pemberitahuan tertulis tiga puluh hari sebelumnya, sedangkan pengambilalihan untuk pembangunan ulang perlu tiga bulan.
Peraturan Sewa Perumahan Tiongkok (Peraturan Dewan Negara No. 812, berlaku sejak 15 September 2025) hanya mewajibkan besaran uang jaminan, waktu pengembalian, dan alasan pemotongan dicantumkan dalam kontrak — tanpa batas atas jumlahnya sama sekali.
Pasal 622-2 KUH Perdata Jepang mewajibkan pemilik mengembalikan shikikin (uang jaminan) setelah sewa berakhir dan properti dikembalikan, dikurangi utang penyewa; Jepang juga punya kebiasaan reikin — uang terima kasih untuk pemilik yang biasanya tidak dikembalikan dan tidak diatur atau dibatasi oleh undang-undang mana pun — sementara Pasal 28 Undang-Undang Sewa Tanah dan Bangunan mewajibkan "alasan yang sah" sebelum pemilik dapat menolak perpanjangan atau mengakhiri sewa, sehingga penyewa tidak bisa begitu saja disuruh pergi.
Amerika Serikat tidak punya aturan federal sama sekali — peran HUD terbatas pada anti-diskriminasi di bawah Fair Housing Act, dan batas uang jaminan ditetapkan oleh masing-masing negara bagian; Kode Sipil California §1950.5, setelah amendemen AB 12 yang berlaku Juli 2024, memangkas batas dari dua-tiga bulan menjadi satu bulan.
Model Tenancy Act 2021 India hanyalah undang-undang contoh untuk diadopsi negara bagian — mengusulkan batas dua bulan untuk hunian dan enam bulan untuk komersial — tetapi sebagian besar negara bagian masih memakai Rent Control Act lama mereka sendiri.
Hukum sewa Indonesia masih berpijak pada KUHPerdata peninggalan zaman Belanda (Pasal 1548 dan seterusnya); besaran uang jaminan sepenuhnya diserahkan pada kesepakatan, dan jika penyewa menolak pindah, pemilik tidak bisa mengusirnya sendiri — harus melalui proses pengadilan.
Undang-Undang Sewa Brasil membatasi caução maksimal tiga bulan sewa dan wajib disimpan di rekening tabungan (Pasal 38), sementara Pasal 46 memungkinkan pemilik mengambil kembali properti tanpa alasan setelah kontrak berdurasi tiga puluh bulan atau lebih berakhir.
Sumber dan tanggal
Tanggal mengikuti zona waktu, kalender, dan pengumuman resmi setempat. Periksa sumber jika tanggal diperkirakan atau berbeda menurut daerah.