Uang jaminan sewa dan kekuasaan pemilik rumah: berapa bulan, dan seberapa mudah menghentikan sewa
Cara dunia merayakannyaUndang-Undang Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Sewa Perumahan Taiwan membatasi uang jaminan maksimal dua bulan sewa (Pasal 7), dan Pasal 10 mencantumkan lima alasan pemilik dapat mengakhiri sewa lebih awal — empat di antaranya perlu pemberitahuan tertulis tiga puluh hari sebelumnya, sedangkan pengambilalihan untuk pembangunan ulang perlu tiga bulan.
Jawaban singkat
| Negara | Kapan? | Cara tanggal ditetapkan |
|---|---|---|
| Indonesia | Tanggal belum dikonfirmasi | Topik keseharian |
| Brasil | Tanggal belum dikonfirmasi | Topik keseharian |
| Tiongkok | Tanggal belum dikonfirmasi | Topik keseharian |
| India | Tanggal belum dikonfirmasi | Topik keseharian |
| Jepang | Tanggal belum dikonfirmasi | Topik keseharian |
| Taiwan | Tanggal belum dikonfirmasi | Topik keseharian |
| Amerika Serikat | Tanggal belum dikonfirmasi | Topik keseharian |
Tulis apa yang keliru dan apa yang benar — sertakan tautan sumber bila ada.
Dekat kamu
Belum ada data.
Acara terkait
Belum ada data.
Sekarang
Yang dibicarakan orang
Diskusi langsung belum tersedia
Baca topiknya dan coba kembali nanti.
Cara dunia merayakannya
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana aturannya di Brasil?
Undang-Undang Sewa Brasil (Lei 8.245/1991) mencantumkan tepat empat jenis jaminan yang bisa diminta pemilik — deposit tunai atau barang (caução), penjamin pribadi (fiador), asuransi jaminan sewa (seguro-fiança), atau pengalihan fidusia unit reksa dana — dan ayat tunggal Pasal 37 melarang menumpuk lebih dari satu jenis dalam kontrak yang sama. Jika caução tunai digunakan, Pasal 38 membatasinya maksimal tiga bulan sewa dan mewajibkan jumlahnya disimpan di rekening tabungan, menghasilkan bunga untuk penyewa dan dikembalikan, disesuaikan dengan inflasi, saat masa sewa berakhir. Bagian paling tajam dari undang-undang ini adalah bagaimana ia memperlakukan kontrak berjangka waktu tetap setelah berakhir. Pasal 46: jika kontrak tertulis berlangsung tiga puluh bulan atau lebih, pemilik bisa mengambil kembali properti tanpa alasan sama sekali setelah masa berakhir (denúncia vazia, "pemberitahuan kosong"), cukup dengan memberi pemberitahuan. Pasal 47: kontrak yang lebih pendek dan terus berjalan setelah masa berakhir berubah menjadi sewa tak berbatas waktu yang biasanya hanya bisa diakhiri pemilik karena alasan tertentu yang tercantum dalam undang-undang — tunggakan, kebutuhan penggunaan pribadi, rencana pembongkaran, dan sejenisnya — kecuali penyewa telah menempati properti terus-menerus selama lima tahun atau lebih, di titik mana pemilik kembali memperoleh hak tanpa alasan yang sama. Sewa itu sendiri biasanya disesuaikan setiap tahun berdasarkan indeks yang disebutkan dalam kontrak, umumnya IGP-M atau IPCA, bukan diserahkan pada kebijaksanaan pemilik.
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana aturannya di Tiongkok?
Peraturan nasional pertama Tiongkok yang khusus mengatur sewa perumahan — Peraturan Sewa Perumahan (Peraturan Dewan Negara No. 812) — berlaku sejak 15 September 2025. Pasal 10 mewajibkan besaran uang jaminan, waktu pengembalian, dan alasan pemotongan dicantumkan dalam kontrak, serta melarang pemotongan tanpa alasan yang sah — tetapi sama sekali tidak menetapkan batas atas jumlah uang jaminan, berbeda dari batas dua bulan di Taiwan. Pasal 8 mewajibkan kedua pihak menandatangani kontrak dengan nama asli dan mendaftarkannya secara gratis ke otoritas perumahan setempat melalui platform layanan manajemen sewa; jika pemilik tidak mendaftarkan, penyewa bisa melakukannya sendiri. Ciri khas peraturan baru ini adalah persyaratan pengawasan dana bagi platform dan agen yang memungut sewa atau uang jaminan atas nama pemilik — respons langsung atas kolapsnya beberapa operator apartemen sewa jangka panjang pada akhir 2010-an hingga awal 2020-an, di mana uang jaminan dan sewa di muka yang dikumpulkan dari penyewa dialihkan ke arus kas operator sendiri alih-alih disimpan untuk pemilik, sehingga saat platform tersebut bangkrut, kedua pihak sama-sama tidak menerima uangnya. Peraturan ini kini melarang platform daring memungut atau menyimpan langsung dana sewa dan uang jaminan atas nama para pihak.
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana aturannya di Indonesia?
Hukum sewa Indonesia masih berpijak pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata peninggalan zaman Belanda (KUHPerdata, diundangkan 1847), yang Buku III, Bab VII, Pasal 1548 hingga 1600 mengatur "sewa-menyewa". Uang jaminan sendiri sama sekali tidak diatur oleh hukum — apakah dipungut, dan berapa besarnya, sepenuhnya diserahkan pada kesepakatan pemilik dan penyewa dalam kontrak, berbeda dari batas dua bulan yang diatur undang-undang di Taiwan. Yang paling membedakan pasar Indonesia dari enam negara lain sebenarnya bukan besaran uang jaminan, melainkan ritme pembayaran: rumah sewa (berbeda dari apartemen) secara konvensional dibayar sekaligus untuk satu tahun penuh, dan pembayaran sekaligus untuk beberapa tahun (dua atau tiga tahun) juga umum untuk rumah keluarga, alih-alih pembayaran bulanan seperti yang diasumsikan di tempat lain. KUHPerdata juga menegaskan asas bahwa jual beli tidak memutus sewa (Pasal 1576): jika pemilik menjual rumah di tengah masa sewa, pemilik baru mewarisi sewa yang sudah berjalan dan tidak bisa mengusir penyewa demi mengambil alih rumah lebih cepat, kecuali kontrak awal menyatakan lain. Dan pemilik tidak bisa mengambil kembali rumah hanya dengan mengganti kunci — jika penyewa menolak pindah setelah masa sewa berakhir, pemilik harus mengajukan gugatan perdata dan memperoleh putusan pengadilan yang dapat dieksekusi sebelum penyewa bisa dipaksa keluar; pengosongan sepihak bukan jalan pintas yang sah.
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana aturannya di India?
Perumahan berada dalam Daftar Negara Bagian menurut konstitusi India, sehingga tidak ada satu undang-undang sewa nasional — Model Tenancy Act 2021, yang disetujui Kabinet Union, hanyalah templat yang bisa diadopsi, diubah, atau diabaikan oleh negara bagian. UU ini mengusulkan batas uang jaminan dua bulan sewa untuk hunian dan enam bulan untuk komersial, kontrak tertulis yang didaftarkan ke Rent Authority baru dalam dua bulan setelah penandatanganan, serta sistem penyelesaian sengketa tiga tingkat — Rent Authority, lalu Rent Court, lalu Rent Tribunal — yang dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa lebih cepat daripada pengadilan sipil biasa. Sejauh ini, hanya segelintir negara bagian, termasuk Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Assam, dan Tamil Nadu, yang telah mengesahkan undang-undang yang secara umum mengikuti model tersebut. Sebagian besar negara masih memakai Rent Control Act lama khas masing-masing negara bagian, sebagian berasal dari tahun 1940-an hingga 60-an, yang di banyak negara bagian membekukan sewa penyewa lama jauh di bawah harga pasar — kebijakan yang dinilai melindungi penyewa yang sudah ada, tetapi juga disalahkan karena membuat pemilik keluar dari pasar sewa atau membiarkan unit kosong daripada menyewakannya dengan tarif terkendali. Sejarah inilah yang membuat undang-undang model yang lebih baru cenderung mendorong deregulasi penetapan sewa antara pemilik dan penyewa sembari menambah forum sengketa yang lebih cepat, alih-alih menghadirkan kembali batas sewa.
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana aturannya di Jepang?
Jepang menumpuk beberapa kebiasaan uang di atas hukum. Pasal 622-2 KUH Perdata mewajibkan pemilik mengembalikan shikikin (uang jaminan) setelah sewa berakhir dan properti dikembalikan, dikurangi utang penyewa — tetapi reikin ("uang kunci", biasanya satu hingga dua bulan sewa, diberikan sekali sebagai hadiah kepada pemilik) sepenuhnya kebiasaan tanpa dasar hukum sama sekali, dan tidak dikembalikan; sebagian wilayah dan jenis properti bahkan tidak memungutnya. Biaya perpanjangan (koushinryo), juga kebiasaan bukan hukum, umum di wilayah Kanto. Karena makin sulit mencari penjamin pribadi, sebagian besar kontrak kini mewajibkan perusahaan penjamin sewa berbayar (hoshou gaisha) menggantikan penjamin perorangan. Pasal 28 Undang-Undang Sewa Tanah dan Bangunan mewajibkan "alasan yang sah" sebelum pemilik dapat menolak perpanjangan atau mengakhiri sewa — dinilai dari kebutuhan kedua pihak, riwayat sewa, dan kompensasi yang ditawarkan — sehingga penyewa dengan kontrak tetap biasa tidak begitu saja disuruh pergi saat kontrak berakhir. Sengketa terkait uang jaminan sebagian besar soal genjou kaifuku (pemulihan ke kondisi semula): Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata menerbitkan pedoman yang membedakan keausan wajar — yang harus ditanggung pemilik — dari kerusakan akibat kelalaian penyewa, yang bisa dipotong dari uang jaminan.
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana aturannya di Taiwan?
Aturan uang jaminan Taiwan ada di Pasal 7 Undang-Undang Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Sewa Perumahan: uang jaminan tidak boleh melebihi dua bulan sewa total, klausul yang meminta lebih dinyatakan batal, dan pemilik yang memungut berlebih bisa didenda NT$30.000 hingga NT$300.000. Untuk mengakhiri sewa lebih awal, Pasal 10 mencantumkan lima alasan — kerusakan yang tidak diperbaiki penyewa, sewa menunggak lebih dari dua bulan meski sudah ditagih, menyewakan kembali tanpa izin, pemilik mengambil kembali untuk dibangun ulang, dan lainnya — sebagian besar memerlukan pemberitahuan tertulis tiga puluh hari sebelumnya; pengambilalihan untuk pembangunan ulang perlu tiga bulan. Penyewa juga bisa mengakhiri sewa lebih awal dengan pemberitahuan tiga puluh hari berdasarkan Pasal 11. Pemerintah memberi subsidi sewa dan keringanan pajak bagi pemilik yang mendaftar lewat agen sewa resmi, tetapi pendaftaran bersifat opsional dan tidak memengaruhi keabsahan kontrak — hanya memengaruhi kelayakan menerima subsidi. Syarat uang jaminan dan waktu pengembaliannya seharusnya tertulis dalam kontrak; dalam praktiknya, sebagian besar sengketa muncul dari penilaian kondisi rumah saat pindah keluar, bukan dari jumlah uang jaminannya.
- Tanggal belum dikonfirmasiTanggal setempat
Bagaimana aturannya di Amerika Serikat?
Amerika Serikat tidak memiliki undang-undang uang jaminan sewa di tingkat federal. Wewenang HUD atas sewa swasta terbatas pada penegakan larangan diskriminasi dalam Fair Housing Act; batas uang jaminan, tenggat pengembalian, dan sanksi atas penahanan yang tidak beralasan sepenuhnya menjadi urusan masing-masing negara bagian, dan sangat bervariasi. Kode Sipil California §1950.5, setelah amendemen AB 12 (berlaku Juli 2024), memangkas batas dari dua bulan sewa (tanpa perabot) atau tiga bulan (dengan perabot) menjadi satu bulan sewa untuk semua pemilik (dengan pengecualian terbatas bagi pemilik kecil yang memiliki maksimal dua properti sewa); pemilik wajib merinci potongan dan mengembalikan sisanya dalam 21 hari setelah penyewa pindah. Negara bagian lain menetapkan angka masing-masing, atau bahkan tidak menetapkan batas sama sekali — sebagian membatasi satu atau dua bulan, sebagian menyerahkan sepenuhnya pada kontrak, dan tenggat pengembalian berkisar dari 14 hingga 60 hari. Inilah poin yang patut direnungkan: menanyakan "apa aturan Amerika soal uang jaminan sewa" itu sendiri adalah pertanyaan yang keliru — jawabannya bergantung pada di negara bagian mana dari lima puluh negara bagian properti itu berada. Satu-satunya aturan uang jaminan federal yang benar-benar ada berlaku sempit, hanya untuk perumahan publik yang dikelola HUD dan voucher Section 8, yang dibatasi HUD satu bulan sewa terlepas dari negara bagiannya.
Sumber dan tanggal
Tanggal mengikuti zona waktu, kalender, dan pengumuman resmi setempat. Periksa sumber jika tanggal diperkirakan atau berbeda menurut daerah.